Mengenal Pajak Bersama Konsultan Pajak Nurhilaludin S.Sos, BKP

Mengenal Pajak Bersama Konsultan Pajak Nurhilaludin S.Sos, BKP  Pajak seperti kita ketahui dan fahami adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi   atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari  kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

JENIS PAJAK

Penggolongan pajak di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
Pajak Pusat   adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini sebagian besar  dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP ) dibawah Kementerian Keuangan .

Pajak Daerah   adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah

  • Pajak Penghasilan ( PPh )Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain  sebagainya. ( dikutip dari Undang- Undang Perpajakan Penghasilan tahun 1983  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2008   Pasal 4 (1).
  •  Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa  Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun  pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai .

  • Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), atas pengkonsumsian/Pemakaian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM). Yang  dimaksud dengan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah adalah  sebagai berikut :

  1. Barang tersebut dikonsumsi untuk mempelihatkan atau menunjukkan status;    atau  Apabila dikonsumsi/dipakai dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu  ketertiban masyarakat.
  2. Barang tersebut dikonsumsikan oleh masyarakat tertentu; atau
    Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
  3. Barang tersebut tidak merupakan barang kebutuhan pokok; atau
  • Bea Meterai (BM)
    Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti contoh surat perjanjian,  akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.
  • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
    Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh  realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

mulai 1   januari tahun 2010 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan perkotaan menjadi Pajak  Daerah. adapun peraturan DJP Nomor PER-61/PJ/2010 tentang cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.  sedangkan Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Pajak Propinsi, meliputi:
Pajak atas Kendaraan Bermotor;
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
Pajak Air Permukaan;
Pajak Rokok.
sedangkan Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:
Pajak Hotel;
Pajak Restoran;
Pajak Hiburan;
Pajak Reklame;
Pajak Penerangan Jalan;
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pajak Parkir;
Pajak Air Tanah;
Pajak sarang Burung Walet;
Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

WAJIB PAJAK

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  dikutip dari Undang-Undang Perpajakan No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009.

MANFAAT PAJAK

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.  sedangkan Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas-fasilitas atau pelayanan-pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan jugamembayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dan penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Disamping juga sebagai fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih baik atau tinggi kepada  masyarakat yang kemampuannya lebih rendah atau tidak mampu . Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan menjadi syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial  yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi. Mengenal Pajak Bersama Konsultan Pajak Nurhilaludin S.Sos, BKP